JOGJAKARTA- Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) ikut berkomitmen membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting secara nasional.
Buktinya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP FPPI Marlinda Poernomo telah menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FPPI ke-V, Sabtu (15/10/2022) di gedung Mandala bakti Wanitatama Jogjakarta.
Penandatanganan MoU antara FPPI dan BKKBN ini disaksikan Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo dan Dewan Pengurus Daerah FPPI seluruh Indonesia.
Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada FPPI dari pusat sampai ke daerah karena mempunyai perhatian besar dalam membantu pemerintah menurunkan angka stunting.
Hasto menjelaskan, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
“Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya,”jelasnya seraya menambahkan, tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan.
Faktanya, sambung Hasto, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan.
Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun. Stunting memiliki gejala-gejala yang bisa dikenali, misalnya, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, pubertas yang lambat, saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya dan berat badan lebih ringan untuk anak seusianya.
Lantaran itu, dirinya berharap FPPI diseluruh Indonesia bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam membantu pemerintah menurunkan angka stunting di masing-masing daerah.
Pada kesempatan itu juga, Ketua Umum FPPI Marlinda Poernomo menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dengan pihak BKKBN.
“Ini tanggungjawab kita bersama untuk membantu pemerintah menurunkan angka stunting di setiap daerah di seluruh Indonesia,”ungkapnya.
Oleh sebab itu, Marlinda meminta kepada DPD maupun DPC di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dan membantu pemerintah di daerah dalam menurunkan angka stunting.
“Setelah Rakernas, ibu-ibu kembali ke daerah dan melakukan audens dengan kepala BKKBN di daerah untuk sama-sama berkolaborasi dan bersinergi dalam menurunkan angka stunting di daerah masing-masing. Dan ini merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakenas V ini,” harap Marlinda.
Sementara itu, Ketua DPD FPPI Kepri, Anis Anorita Zaini menyatakan siap menjalankan semua rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas FPPI ke-V di Jogjakarta.
“Sesuai arahan Ketua Umum FPPI, setelah Rakernas ini kami akan melakukan audiens dengan sejumlah pihak terkait guna menyatakan komitmen bahwa DPD FPPI Kepri siap berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberantas stunting di daerah,” tutur Anis. (Red)
