Anambas -Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, meminta seluruh pemerintahan desa bekerja lebih responsif, disiplin dan berintegritas. Hal itu disampaikan saat melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kute Siantan masa jabatan 2026-2034, Jumat (21/08/2026) di Kute Siantan. Ia didampingi Sekda Sahtiar. Menurut Aneng, BPD punya peran penting sebagai mitra kepala desa. BPD tidak hanya ikut membahas peraturan desa, tapi juga wajib menampung aspirasi warga dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Ia menegaskan hubungan Kades dan BPD harus bermitra dan mengutamakan musyawarah, bukan sekadar formalitas. Penyesuaian masa jabatan Kades dan BPD sesuai UU No. 3 Tahun 2024, kata dia, adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa. Di tengah tahapan Pilkades serentak di 22 desa, Bupati juga mengingatkan agar BPD dan aparatur desa tetap netral, profesional, dan menjaga kondusivitas. Pilkades harus berjalan jujur, adil dan transparan. Untuk camat, Bupati meminta agar terus membina dan mendampingi desa serta memperkuat koordinasi. Pemkab Anambas juga memberi perhatian pada kesejahteraan aparatur. Saat ini sudah ada Perbup tentang tunjangan purnatugas untuk Kades, perangkat desa dan BPD. Pemkab juga mengupayakan TPP dibayar tiap bulan dan Alokasi Dana Desa disalurkan tepat waktu agar gaji aparatur desa tidak terlambat. Berkat kerja bersama desa dan kecamatan, Anambas meraih Terbaik II se-Kepri dalam percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Kepada BPD yang baru dilantik, Bupati berpesan agar menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bupati Anambas Minta Pemerintahan Desa Lebih Responsif
Anambas -Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, meminta seluruh pemerintahan desa bekerja lebih responsif, disiplin dan berintegritas. Hal itu disampaikan saat melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kute Siantan masa jabatan 2026-2034, Jumat (21/08/2026) di Kute Siantan. Ia didampingi Sekda Sahtiar. Menurut Aneng, BPD punya peran penting sebagai mitra kepala desa. BPD tidak hanya ikut membahas peraturan desa, tapi juga wajib menampung aspirasi warga dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Ia menegaskan hubungan Kades dan BPD harus bermitra dan mengutamakan musyawarah, bukan sekadar formalitas. Penyesuaian masa jabatan Kades dan BPD sesuai UU No. 3 Tahun 2024, kata dia, adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa. Di tengah tahapan Pilkades serentak di 22 desa, Bupati juga mengingatkan agar BPD dan aparatur desa tetap netral, profesional, dan menjaga kondusivitas. Pilkades harus berjalan jujur, adil dan transparan. Untuk camat, Bupati meminta agar terus membina dan mendampingi desa serta memperkuat koordinasi. Pemkab Anambas juga memberi perhatian pada kesejahteraan aparatur. Saat ini sudah ada Perbup tentang tunjangan purnatugas untuk Kades, perangkat desa dan BPD. Pemkab juga mengupayakan TPP dibayar tiap bulan dan Alokasi Dana Desa disalurkan tepat waktu agar gaji aparatur desa tidak terlambat. Berkat kerja bersama desa dan kecamatan, Anambas meraih Terbaik II se-Kepri dalam percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Kepada BPD yang baru dilantik, Bupati berpesan agar menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
