TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyukseskan agenda nasional transformasi perlindungan sosial. Salah satu target utamanya adalah mendorong graduasi atau kemandirian ekonomi bagi 1,5 juta masyarakat miskin setiap tahun hingga 2029, dengan target penurunan angka kemiskinan signifikan pada 2026.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan sosialisasi transformasi perlindungan sosial yang digelar di Tanjungpinang, Selasa (6/5). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tanjungpinang, menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada solidnya koordinasi seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin memperkuat koordinasi dari tingkat pemerintah hingga masyarakat. Tujuannya agar pelaksanaan transformasi perlindungan sosial bisa berjalan optimal dan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan,” ujar Endang.
Menurutnya, paradigma perlindungan sosial ke depan tidak lagi sekadar menyalurkan bantuan, melainkan membangun sistem yang lebih transparan, akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran. Data penerima yang presisi dan terverifikasi menjadi kunci untuk menghindari salah sasaran.
“Kita ingin perlindungan sosial ke depan semakin transparan, akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja bersama mulai dari pemerintah sampai masyarakat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang akan mengintegrasikan 50 juta warga miskin dan dijadwalkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026 mendatang.
