ANAMBAS, PUANKEPRI.COM – Krisis air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas memasuki fase kritis. Bupati Aneng memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Lt. II Ruang Rapat Kantor Bupati Pasir Peti, Kamis (17/09/2026). Rakor ini digelar setelah status tanggap darurat ditetapkan, dengan fokus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Fakta di lapangan menunjukkan urgensi tinggi. Berdasarkan data BPBD, kebutuhan minimal air bersih di wilayah prioritas mencapai 1.144.620 liter per hari, sementara kekurangan saat ini 1.064.120 liter per hari. Wilayah paling terdampak meliputi Kecamatan Siantan, Siantan Tengah, dan Siantan Selatan dengan total 19.077 jiwa terdampak. Hujan sebelumnya belum mampu memenuhi kebutuhan.
Untuk merespons, BPBD telah mendirikan posko lapangan di setiap kecamatan sebagai pusat pelayanan, pemantauan, dan distribusi. Namun Bupati menegaskan, penanganan tidak bisa dilakukan BPBD sendiri. Dibutuhkan kolaborasi total Pemerintah Daerah, TNI/Polri, instansi vertikal, kecamatan, desa, dan pihak terkait, khususnya untuk distribusi air dan dukungan transportasi laut dan darat.
Dalam arahannya, Bupati Aneng menekankan filosofi dasar: masyarakat adalah bagian dari keluarga besar. Karena itu, air bersih sebagai kebutuhan dasar harus ditangani bersama. Bupati meminta BPBD terus memperbarui data kebutuhan dan wilayah terdampak, serta memastikan distribusi berbasis skala prioritas.
Seluruh sumber daya diminta dioptimalkan: mobil tangki, pompa, toren, tangki penampungan, hingga transportasi laut. Bupati juga meminta peningkatan koordinasi lintas sektor agar penanganan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Secara meteorologis, BMKG mencatat Hari Tanpa Hujan (HTH) sebagai indikator. Hujan terakhir sebelum periode kering hanya 0,7 mm pada 26 Agustus 2026. Baru pada 14 September 2026 hujan 14,6 mm memutus HTH selama sebulan. Curah hujan tidak merata, Jemaja paling rendah. Prakiraan Oktober masih di bawah normal, November-Desember baru sedang hingga tinggi.
Bupati juga menyoroti isu sensitif. Pertama, soal anggaran tanggap darurat: administrasi dan SPJ harus lengkap agar akuntabel. Kedua, soal sumber mata air: jika anggaran masih bisa dicari, namun jika mata air hilang atau rusak, itu ancaman keberlangsungan. Ketiga, soal jual beli air: jangan sampai kekeringan memicu praktik komersialisasi tanpa pengaturan dan solusi jangka panjang.
Isu aset Pemda yang dikuasai pihak lain juga disinggung. Jika terbukti dikuasai tanpa dasar, harus ditangani sesuai ketentuan. Sementara untuk Desa Air Asuk, Siantan Tengah, embung yang sebelumnya menjadi penampung kini tidak optimal dan perlu pembenahan segera oleh kecamatan dan desa.
Penanganan kekeringan di Anambas, menurut Bupati, bukan hanya soal distribusi darurat, tapi soal mitigasi jangka panjang: pemulihan embung, pengaturan sumber air, dan kolaborasi lintas sektor. (*)
