Karimun, puankepri.com – Polemik tunda bayar tahun 2024 terhadap pihak ketiga, yakni para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya, hingga kini masih menggantung tanpa kepastian dari Pemerintah Kabupaten Karimun.
Ketua DPC Projo Karimun, Wisnu Hidayatullah, menilai Bupati dan Wakil Bupati Karimun gagal bersikap terbuka soal kondisi keuangan daerah.
“Fakta hari ini jelas, fasilitas dan proyek yang dikerjakan kontraktor sudah dipakai dan dinikmati masyarakat. Tetapi hak kontraktor masih tertunda. Padahal kontraktor sudah mengeluarkan modal besar. Kalau ada narasi tunda bayar itu warisan bupati lama, seharusnya pemimpin sekarang berani transparan. Jangan ditutup-tutupi. Cukuplah bercermin pada Bupati Siak yang berani terbuka soal keuangan daerah,” tegas Wisnu.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi kontrol DPRD Karimun. Menurutnya, hingga kini tidak ada satupun pimpinan maupun anggota DPRD yang berani menyuarakan persoalan serius tersebut.
“Dari level provinsi saja, hanya Dr. Yusrizal yang berani angkat suara soal tunda bayar. Sedangkan DPRD Karimun diam seribu bahasa. Padahal rakyat butuh kejelasan,” tambahnya.
Lebih jauh, Wisnu mengajak para kontraktor untuk bersatu menuntut kejelasan hak mereka.
“Kalau hari ini Bupati masih tidak memberikan tanggapan, maka saya mengajak kawan-kawan kontraktor untuk melakukan aksi bersama. Jika perlu, kita akan melayangkan somasi resmi agar hak kontraktor benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkab Karimun harus segera bersikap transparan agar polemik tunda bayar 2024 tidak terus menjadi beban dan keresahan di tengah masyarakat.
