Tanjungpinang – Wacana Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pinjaman Rp400 miliar ke Bank BJB untuk TA 2026-2027 disambut kritik. Salah satu peruntukan dana disebut untuk membangun monumen tugu bahasa di Pulau Penyengat.
Aktivis perempuan sekaligus tokoh pejuang Provinsi Kepri dan Pendiri K3A (Kekerabatan Keluarga Kepulauan Anambas Kepri), Anis Anorita, menilai langkah itu tak peka situasi.
“Peminjaman dana ke Bank BJB hingga wacana pemerintah membangun monumen tugu bahasa di Pulau Penyengat, saya nilai belum tepat pada waktunya,” kata Anis Anorita, Kamis 14/5/2026.
Di tengah ekonomi warga Kepri belum pulih. Anis menyarankan pemerintah mengkaji ulang program tersebut. “Apakah manfaat dari monumen itu berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat?” ujarnya.
Kritik ini menyentuh nadi masalah fiskal daerah. Utang bukan barang gratis. Rp400 miliar berarti cicilan pokok + bunga yang menggerus APBD 2027 dan seterusnya.
Jika dialirkan ke proyek simbolik tanpa multiplier effect jangka pendek, maka yang terjadi adalah trade-off: ruang fiskal untuk bantuan UMKM, subsidi nelayan, dan penguatan jaring pengaman sosial ikut terpotong.
Ironinya, BPS Februari 2026 masih mencatat TPT Kepri 7,89% – tertinggi se-Sumatera. Inflasi volatile food di Tanjungpinang juga belum jinak sepenuhnya.
Di saat dapur rakyat belum berasap, Pemprov justru memilih berutang demi monumen. Jika tugu bahasa terbukti mendongkrak kunjungan wisatawan 200% dan PAD naik signifikan, publik tentu mendukung.
Tapi sampai hari ini, Pemprov belum membuka feasibility study ke publik: berapa proyeksi wisatawan, berapa tahun break even point, dan apa mitigasi jika target meleset?
Sejarah anggaran daerah memberi pelajaran: proyek mercusuar tanpa urgensi ekonomi cenderung jadi beban.
Ketika PAD seret, yang dikorbankan pertama biasanya belanja pelayanan dasar. Jika logika “monumen dulu, rakyat kemudian” dipelihara, maka defisit yang kita hadapi bukan hanya fiskal, tapi juga defisit empati.
Pemerintah berhak membangun simbol budaya. Tapi di tengah kesulitan ekonomi, keberanian politik justru diuji: berani menunda yang tidak mendesak demi menyelamatkan yang genting.
Hingga berita ini naik, Pemprov Kepri belum membeberkan detail skema utang dan kajian manfaat tugu bahasa.
Bola kini di tangan publik: diam atau menagih transparansi.
Tugu bahasa penting untuk marwah Melayu. Tapi marwah juga diukur dari seberapa negara hadir saat perut rakyat kosong. Antara utang dan urgensi, Pemprov sedang dipilihkan: mau dikenang karena monumen, atau karena memulihkan ekonomi warga. (Wid)
