Pemprov Kepri Targetkan Kemiskinan di Bawah 4 Persen, Nyanyang Dorong Penguatan Program hingga Kabupaten/Kota

TANJUNGPINANG, PUANKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan melalui koordinasi lintas pemerintah daerah. Upaya tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang digelar di Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026).

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menekankan pentingnya kerja sama yang terukur antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan pelaksanaan program secara administratif, tetapi juga harus dibuktikan melalui dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga berada di bawah 4 persen. Sementara itu, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu sasaran utama pembangunan daerah yang ditargetkan tercapai pada 2029.

Target tersebut memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat validitas data masyarakat miskin, menyelaraskan program bantuan sosial, serta meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah.

Dalam arahannya, Nyanyang juga memberikan perhatian terhadap kelengkapan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban program yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Ia meminta seluruh pemerintah daerah terkait segera menyelesaikan dokumen yang masih diperlukan, termasuk dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan program, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban administrasi kepada pemerintah pusat.

Kelengkapan dokumen tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dasar akuntabilitas yang jelas sekaligus mendukung proses evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

Selain aspek administrasi, koordinasi antardaerah juga menjadi perhatian. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun keselarasan kebijakan dengan pemerintah provinsi agar penanganan kemiskinan dapat berlangsung lebih optimal.

Nyanyang mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata diukur melalui capaian statistik, pertumbuhan ekonomi, ataupun persentase penurunan angka kemiskinan.

Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah.

Karena itu, setiap program pengentasan kemiskinan diharapkan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga peningkatan kesempatan ekonomi.

Pendekatan tersebut menjadi penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada penyusunan program dan pelaporan, tetapi benar-benar memberikan perubahan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Melalui rapat koordinasi dan evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota semakin memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat penanganan kemiskinan.

Sinkronisasi perencanaan, ketepatan sasaran bantuan, kelengkapan administrasi, serta evaluasi pelaksanaan program menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan koordinasi yang semakin solid, pemerintah optimistis upaya penurunan angka kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Target kemiskinan di bawah 4 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2029 sekaligus menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan di Kepulauan Riau berlangsung inklusif dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *