GEGER! Website Resmi Pemprov Kepri Diduga Sebar Berita Bohong, Bakal Tak Dipercaya Publik

Tangkapan layar berita di website resmi Pemprov Kepri, Kepriprov.go.id, pada 13 November 2026 yang mengklaim warga mendukung pembangunan jalan menuju Kavling Melati, Sagulung, Batam. Berita tersebut kini dibantah warga. (Sumber: Kepriprov.go.id)

TANJUNGPINANG – Website resmi milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepriprov.go.id, diduga menyebarkan berita bohong. Jika dibiarkan, website tersebut bakal tak dipercaya publik.

Berita yang menjadi pemicu kehebohan itu tayang pada 13 November 2026, pukul 17.35 WIB, berjudul “Warga Mendukung Peningkatan Akses Jalan Menuju Kavling Melati Sagulung Batam, Jalan Utama yang Berpeluang Meningkatkan Perekonomian”.

Dalam berita itu diklaim warga mendukung pembangunan jalan menuju Kavling Melati, Sagulung, Batam. Namun klaim itu langsung dibantah warga sendiri.

Bantahan itu dimuat PelitaKota.com pada Senin, 16 November 2026, dengan judul “GEGER! Website Resmi Pemprov Kepri Diduga Sebarkan Berita Bohong, Klaim Dukungan Warga untuk Proyek Jalan Rp 2,5 Miliar Terbantahkan!”

Dalam berita bantahan itu disebutkan, pembangunan jalan beton hingga mendekati kawasan perumahan yang diduga sedang dipasarkan, di Sagulung, Batam, menjadi sorotan publik karena menggunakan anggaran pemerintah senilai Rp 2,5 miliar.

Proyek tersebut diduga lebih mengarah pada kepentingan akses kawasan pengembangan properti dibandingkan kebutuhan masyarakat Kavling Melati.

Bahkan, proyek tersebut telah dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Kepri untuk ditelusuri terkait dugaan tindak pidana korupsi.

PelitaKota.com juga menulis, website resmi Pemprov Kepri diduga memproduksi berita bohong untuk menangkal sorotan publik terhadap pembangunan jalan senilai Rp 2,5 miliar di lingkungan Perumahan Rhabayu, Sagulung, Kota Batam. Foto yang dimuat memperlihatkan jalan beton yang mengarah ke Perumahan Rhabayu Green 2.

Redaksi PuanKepri.com sudah mengirimkan surat permohonan wawancara / konfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri untuk menjelaskan kejanggalan tersebut.

Redaksi menanyakan 5 hal: benarkah warga mendukung, siapa yang diwawancarai, soal Hermanto mantan RW atau mantan RT, siapa pengusul proposal 2025, mana dokumen klaim program kemiskinan dan stunting, serta apakah fakta proyek jalan beton 600 m x 7 m, CV Teknikon Meratur Jaya, Rp 2,5 miliar, 120 hari, target rampung pertengahan Desember 2026 sudah sesuai kontrak.

Bungkamnya Kominfo Kepri inilah yang berdampak pada kepercayaan publik. Jika berita di website resmi itu benar, kenapa tidak dibantah dengan data? Jika salah, kenapa tidak dikoreksi dan dihapus?

Website resmi pemerintah seharusnya menjadi sumber informasi paling dipercaya. Tapi ketika beritanya dibantah warga, dan dinas yang mengelolanya memilih diam, maka publik berpotensi tidak lagi percaya pada berita-berita berikutnya yang tayang di website tersebut.

Uang Rp 2,5 miliar itu uang rakyat. Jalan itu dibangun dengan uang rakyat. Maka rakyat berhak tahu, untuk siapa sebenarnya jalan itu dibangun – untuk warga Kavling Melati, atau untuk akses Perumahan Rhabayu?

Sampai berita ini ditayangkan, Dinas Kominfo Provinsi Kepri tetap bungkam. PuanKepri.com tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)

Sumber: Kepriprov.go.id (13 November 2026) dan PelitaKota.com (16 November 2026)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *