ANAMBAS, PuanKepri.com — Di tengah derasnya arus globalisasi yang perlahan mengikis identitas lokal, DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memilih untuk tidak berdiam diri. Lembaga legislatif itu kini tengah merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai landasan hukum untuk melindungi, mengembangkan, dan mewariskan kebudayaan Anambas kepada generasi mendatang.
Rumusan awal regulasi tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang difasilitasi Sekretariat DPRD ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan Perda atas inisiatif DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
FGD itu menghadirkan beragam unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, pelaku seni, tenaga pendidik, hingga perangkat daerah. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa regulasi yang lahir benar-benar berakar pada realitas sosial-budaya masyarakat Anambas.
Kebudayaan Bukan Sekadar Warisan, Tapi Identitas
Anggota DPRD Anambas, Syamsil Umri, menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh dipahami hanya sebagai peninggalan masa lalu. Kebudayaan adalah identitas kolektif yang memberi makna pada cara masyarakat Anambas hidup, berinteraksi, dan memaknai dunianya.
Menurutnya, Anambas menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, tradisi, hingga berbagai bentuk kearifan lokal telah hidup dan berkembang dalam denyut kehidupan masyarakat kepulauan selama berabad-abad.
Namun, kekayaan itu kini berada dalam titik kritis. Perkembangan zaman dan derasnya pengaruh globalisasi telah mengubah pola pikir, gaya hidup, dan orientasi nilai, terutama di kalangan generasi muda. Jika tidak ada upaya sistematis untuk melindunginya, bukan tidak mungkin kebudayaan Anambas akan tergerus dan hanya tinggal sebagai cerita dalam buku sejarah.
“Dalam konteks tersebut, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Syamsil.
Naskah Akademik Sebagai Fondasi Rasional
Syamsil menjelaskan, penyusunan naskah akademik menjadi fondasi rasional dalam pembentukan Ranperda ini. Dokumen tersebut tidak hanya berisi pasal-pasal hukum, tetapi juga harus menggambarkan kondisi kebudayaan daerah secara empiris, memetakan berbagai persoalan yang dihadapi, merumuskan kebutuhan hukum, serta menetapkan arah kebijakan yang akan menjadi dasar pengaturan.
Tanpa naskah akademik yang kuat, sebuah Perda hanya akan menjadi produk hukum yang rapuh dan sulit diterapkan. Karena itu, proses penyusunannya harus dilakukan secara cermat, berbasis data, dan melibatkan perspektif para pemangku kepentingan.
Selain itu, Syamsil menekankan pentingnya inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan. Pendataan yang menyeluruh dinilai sebagai prasyarat utama agar upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan warisan budaya dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Pelestarian Adalah Tanggung Jawab Kolektif
Dalam pandangan Syamsil, pelestarian kebudayaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Negara memang memiliki kewajiban untuk hadir melalui regulasi, tetapi keberlangsungan budaya pada akhirnya ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakatnya.
Peran masyarakat, lembaga adat, tokoh budaya, dan pelaku seni diperlukan agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Tanpa keterlibatan mereka, regulasi apa pun hanya akan menjadi dokumen yang jauh dari realitas.
Dengan adanya regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, adat istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, serta kearifan lokal diharapkan tetap terpelihara, tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai nilai hidup yang terus diwariskan kepada generasi mendatang. (Red)
