Tanjungpinang- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan di Kepri ada beberapa kabupaten yang belum mendapat konversi gas subsidi. Sementara di Batam masih sempat terjadi kelangkaan meski ada 3 ada 3 SPBE.
“Saya nilai SPBE kurang kalau 3. Tambah maunya 4. Karena penduduk Batam makin bertambah. Tinggal pengawasannya saja. Kita penghasil kenapa terjadi kelangkaan. DBH kita dipotong lagi,” ujarnya, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya kejadian ini harusnya tidak ada lagi kedepannya. Dan SPBE bisa ditambah lagi. Wahyu Wahyudin Ia juga menyoroti 3 Kabupaten, yaitu Natuna tidak ada konversi, kedua Lingga penduduk banyak, dan ketiga Anambas.
“Ketiganya penghasil belum ada konversi. Kami dari Provinsi mengunggu agar disana mendapat hal yang sama. Disana masih pakai minyak tanah,” kata Wahyu.
Ia mengatakan banyak juga masyarakat kota Batam yang menengah atas membeli LPG 3 Kilogram dari agen-agen pinggir jalan. Padahal harganya lebih mahal.
“Aturannya harus ada dan pengawasannya juga. Agar tidak ada kebocoran,” katanya.
Ia menambahkan SPBE ini bersifat mitra. Ia menduga apakah ada permainan antara pertamina dengan mitranya. Terkait harga sudah diterapkan Rp 18 ribu, ada yang menjual sampai Rp 60 ribu.
“Ini salah siapa? Kalau ditangani dengan baik tak ada lagi kelangkaan,” katanya.
Ketika satu agen bermain, dan ditutup akan berdampak kepada masyarakat dan menyulitkan. Sanksi ini bisa dipertimbangkan oleh Pertamina.
“Kalau ditutup, biasa saja. Kalau didenda mungkin akan berfikir dua kali. Misalnya per tabung didenda Rp 100 ribu. Pasti pada takut semua. Makanya harus tegas didenda. Kalau penutupan yang rugi masyarakat,” katanya.
Harga LPG 3 kilogram wilayah Nongsa, Bulang dan Galang berbeda dengan di wilayah perkotaan. HETnya Rp 18 ribu tetapi tidak berlaku untuk hinterland. Banyak masyarakat mengeluhkan hal itu.
“Mereka sudah capek-capek mencari ikan, tapi uangnya malah habis buat beli gas,” katanya.
Natuna, Anambas dan Lingga harus cepat di konversi. Ketika Natuna, Anambas dan Lingga, ada kemungkinan Batam berkurang.
Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk meminta kuota BBM ataupun gas LPG 3 kilogram. Kedepannya akan mengevaluasi terkait kelangkaan dan akan rakor secara keseluruhan.
“Kalau tahun depan tak masuk pengajuannya, maka bisa minus. Penduduk terus bertambah. Pengawasan wewenangnya BPH migas dan pertamina. Ini sebenarnya harus dievaluasi. Harusnya libatkan stakeholder terkait,” tutupnya. (*)
