TANJUNGPINANG – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Tanjungpinang dinilai tidak memberikan jawaban substantif atas konfirmasi Redaksi PuanKepri.com terkait pengerukan / pemotongan bukit (cut and fill) di Jalan Handjoyo Putro KM 8, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Alih-alih menjawab substansi, Kasatpol PP hanya menyampaikan bahwa hal tersebut nanti akan dikonfirmasi ke pihak terkait. Pernyataan tersebut tidak menjelaskan fungsi penegakan, tidak menjawab pelanggaran, dan tidak memberikan kepastian atas langkah yang akan diambil.
Padahal, persoalan yang dikonfirmasi menyangkut kepastian hukum. Kegiatan cut and fill telah didokumentasikan redaksi pada 14 November 2026. Alat berat kuning meratakan lahan, tebing tanah terpotong tinggi, sementara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya belum terbit. Dalam kondisi demikian, publik berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan dan bagaimana negara hadir melalui penegakan Peraturan Daerah.
Camat Tanjungpinang Timur telah menyatakan tidak pernah memberi rekomendasi dan tidak ada laporan yang masuk, lalu mengarahkan ke DPMPTSP dan Satpol PP.
DPMPTSP Kota Tanjungpinang juga telah memberikan keterangan. Di lokasi itu akan dibangun 20 unit pertokoan atas nama Djoni Janto. Saat ini masih tahap pembahasan rencana teknis di Dinas PUPR dan menunggu revisi dokumen pemohon. DPMPTSP masih menunggu surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Dinas PUPR untuk penerbitan PBG. Dalam pembagian kewenangan, pengawasan teknis menjadi tugas PUPR, sementara penegakan Perda menjadi tugas Satpol PP.
Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Riono, yang bersedia diwawancarai, menyampaikan posisi yang justru menegaskan perlunya penegakan.
Riono menyatakan baru menjabat, belum pernah meninjau lokasi, dan Kepala Bidang Tata Ruang yang menangani perkara ini sedang cuti sampai 27 November. Dia perlu mempelajari dulu dokumennya sudah sampai mana.
Soal kegiatan di lapangan, menurut Riono, harus dipilah dulu. Kalau baru persiapan lahan, seharusnya siapkan semua dokumen dulu baru dilaksanakan. Namun masyarakat kadang tidak sabar, proyeknya tetap dijalankan.
Yang paling penting, Riono meminta Satpol PP untuk mengecek ke lokasi, agar diketahui permasalahan sebenarnya. Kalau sudah jelas, arahkan saja untuk menyelesaikan PBG-nya dulu baru beraktivitas.
Riono juga telah disposisi agar dilakukan cek lokasi, supaya tidak ada perbedaan antara yang dibahas di ruangan dengan kondisi real di lapangan.
Dalam surat konfirmasi, redaksi mengajukan empat substansi: apakah Satpol PP sudah turun ke lapangan, apakah kegiatan yang PBG-nya belum terbit itu melanggar Perda, apa langkah penegakannya, dan bagaimana antisipasi banjir, longsor, dan jalan kotor / berlumpur.
Keempat substansi tersebut tidak memperoleh jawaban yang substantif. Yang disampaikan hanya pernyataan akan dikonfirmasi ke pihak terkait, tanpa batas waktu, tanpa penjelasan tindakan.
Jawaban yang tertunda ini menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penegakan. Jika institusi penegak Perda hanya berhenti pada pernyataan akan mengonfirmasi, sementara Kepala Dinas PUPR sendiri yang meminta Satpol PP turun, maka kepada siapa publik dapat meminta pertanggungjawaban atas tegaknya Perda di Kota Tanjungpinang?
Hingga berita ini ditayangkan, Kasatpol PP belum memberikan jawaban substantif. PuanKepri.com tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)
Sumber: Dokumentasi PuanKepri.com 14 November 2026, keterangan Camat, DPMPTSP, dan wawancara Kadis PUPR Kota Tanjungpinang, Riono.














