Bintan, PuanKepri.com – Pilkades Serentak 11 November 2026 di Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, sudah menemukan pemenangnya. Suparno, calon Kepala Desa dengan nomor urut 02, memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan suara Panitia Pilkades.
Kepastian itu disampaikan Ketua Panitia Pilkades Desa Gunung Kijang, Nurmida, S.Pd., melalui pesan WhatsApp kepada PuanKepri.com, Jumat (13/11/2026) malam, sebagai jawaban atas Surat Permohonan Wawancara Nomor 013 / PuanKepri / XI / 2026.
“Untuk pertanyaan nomor 5, berdasarkan hasil perhitungan suara saudara Suparno dengan nomor urut 02 memperoleh suara terbanyak. Jumlah pemilih yang memberikan surat suara sebanyak 2.307,” ujar Nurmida.
Angka 2.307 itu bukan sekadar angka. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.802 pemilih yang tersebar di 6 TPS, sebanyak 2.307 pemilih datang dan menggunakan hak pilihnya. Artinya, tingkat partisipasi mencapai 82,3 persen.
Dalam demokrasi desa, angka setinggi itu memiliki arti yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehadiran. Ketika lebih dari delapan dari sepuluh pemilih rela meluangkan waktu untuk datang ke TPS, itu menandakan warga Gunung Kijang tidak lagi menganggap Pilkades sebagai rutinitas lima tahunan, melainkan sebagai momentum untuk menentukan masa depan desanya. Legitimasi pemimpin terpilih pun menjadi lebih kuat, karena ia lahir dari kehendak mayoritas yang benar-benar terlibat, bukan dari suara yang sepi.
Kedewasaan itu juga terlihat dari suasana setelah pemilihan. Hingga jawaban ini disampaikan, panitia belum menerima keberatan formal dari pihak manapun.
“Pertanyaan nomor 6, sampai saat ini Panitia belum mendapatkan laporan secara tertulis,” kata Nurmida.
Tidak adanya laporan tertulis bukan berarti tidak ada dinamika. Dalam setiap kontestasi, perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dan sehat. Namun ketika perbedaan itu tidak berujung pada sengketa formal, hal itu menandakan mekanisme pemilihan telah berjalan sesuai prosedur, dan para pihak memilih untuk menghormati hasil yang ditetapkan melalui proses yang sah. Demokrasi yang matang bukan demokrasi tanpa perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan tanpa harus ribut.
Namun, di balik kemenangan Suparno dan tingginya partisipasi warga, masih ada satu tanda tanya yang belum terjawab: anggaran.
“Terkait pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4, dapat kami sampaikan bahwa proses realisasi dan pertanggungjawaban anggaran Pilkades Desa Gunung Kijang saat ini masih dalam tahap pengajuan dan penyelesaian administrasi,” ujar Nurmida.
Sebelumnya, dalam wawancara pada Senin (9/11/2026) sore di Sekretariat Panitia Pilkades, Nurmida menyampaikan anggaran Pilkades Gunung Kijang bersumber dari Dana Desa berkisar Rp 90 juta lebih. Anggaran itu digunakan untuk operasional pemilihan, meliputi makan minum kegiatan, honor KPPS, honor keamanan, deklarasi damai, hingga keperluan administrasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Untuk saat ini, jawaban tersebut masih bisa dipahami. Pilkades baru selesai dua hari sebelum jawaban diberikan. Panitia masih harus merekap suara dari 6 TPS, mengumpulkan seluruh kuitansi, mencocokkan uang keluar dengan bukti, hingga meminta tanda tangan dan pengesahan sebelum laporan pertanggungjawaban (LPJ) diserahkan.
Namun, transparansi anggaran adalah ujian kedua setelah pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Jika Pilkades yang demokratis tidak diikuti dengan pertanggungjawaban yang terbuka, kepercayaan publik yang telah dibangun melalui partisipasi yang tinggi bisa terkikis perlahan. Warga yang sudah datang berbondong-bondong ke TPS berhak tahu, kemana larinya uang desa yang telah digunakan untuk pesta demokrasi tersebut.
Berapa total realisasi anggarannya? Berapa rinciannya untuk honor KPPS, honor keamanan, makan minum, deklarasi damai, administrasi, dan sosialisasi? Apakah ada sisa anggaran, dan jika ada, dikembalikan kemana? Semua pertanyaan itu belum terjawab hingga berita ini diterbitkan.
PuanKepri.com akan terus mengawal hingga realisasi anggaran, sisa anggaran, dan LPJ Pilkades Gunung Kijang selesai dan dapat diakses masyarakat. (Red)
