Karimun, Puankepri.com – Anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Fraksi Hanura, Dedi Jarliyostika, S.T., mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan parkir.
Menurut Dedi, hingga saat ini belum ada kajian mendalam yang menjadi dasar bagi Pemkab untuk menggandeng pihak ketiga dalam sistem pengelolaan parkir. Ia menilai, keputusan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan sosial.
> “Harus benar-benar dipertimbangkan. Sampai hari ini belum ada kajian yang jelas tentang sistem parkir di Karimun,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
Ia menekankan bahwa tanpa perencanaan yang matang dan sistem yang transparan, kebijakan ini justru bisa berdampak negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
> “Jangan sampai niatnya menaikkan PAD, tapi justru sebaliknya, PAD malah turun karena bagi hasil yang tidak transparan atau sistem yang tidak efektif,” tegasnya.
Dedi mendorong Pemkab untuk menyusun perencanaan berbasis data dan realita di lapangan. Kajian itu, kata dia, harus mencakup potensi kontribusi PAD, efisiensi sistem, serta dampak sosial yang mungkin timbul sebelum memutuskan skema pengelolaan parkir.
