TANJUNGPINANG, PUANKEPRI.COM – Keterbatasan fiskal dan tumpang tindih kewenangan pengelolaan pesisir dan laut dinilai menjadi dua isu krusial yang harus dibedah dalam Diskusi Akbar pembangunan Tanjungpinang.
Penegasan itu disampaikan Raja Ariza. Menurutnya, fiskal menjadi tantangan bersama karena langsung berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai, keterbatasan fiskal tidak bisa dihadapi dengan keluhan, melainkan dengan perencanaan yang presisi, sinergi antarpihak, dan pemanfaatan anggaran serta sumber daya secara efektif dan efisien.
Selain fiskal, Raja Ariza menyarankan agar Diskusi Akbar juga mengangkat persoalan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Tanjungpinang.
Isu tersebut sangat relevan mengingat Tanjungpinang adalah daerah kepulauan. Hampir seluruh denyut kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakatnya bergantung pada laut, namun kewenangannya justru terfragmentasi.
Secara intelektual, inilah paradoks daerah kepulauan. Di satu sisi dituntut mandiri secara fiskal, di sisi lain sumber daya potensialnya dari laut tidak sepenuhnya menjadi kewenangan kota. Tanpa kejelasan kewenangan, PAD dari sektor kelautan tidak akan optimal dan perencanaan pembangunan akan terus terkendala fiskal.
Karena itu, ruang dialog yang terbuka dan konstruktif sangat dibutuhkan untuk mengurai persoalan tersebut.
“Dari ruang dialog yang terbuka dan konstruktif, diharapkan tumbuh gagasan, masukan, dan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung arah pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkas Raja Ariza.
