ANAMBAS – Di tengah tantangan pembangunan wilayah kepulauan terluar, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, memilih ruang dialog yang tidak formal untuk merawat sinergi negara dan kampus. Ia menggelar diskusi santai bersama para camat dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kecamatan Jemaja, Minggu (02/08/2026).
Forum yang berlangsung hangat dan akrab itu bukan sekadar seremoni penyambutan. Ia menjadi laboratorium gagasan — tempat bertemunya logika birokrasi kewilayahan dengan nalar akademik untuk membaca ulang potensi lokal Anambas.
Dalam diskusi tersebut, Bupati Aneng menegaskan posisi strategis KKN sebagai jembatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan agenda pembangunan daerah. Kehadiran mahasiswa UGM di Anambas, menurutnya, bukan hanya soal pengabdian, melainkan bentuk collaborative governance di mana universitas menjadi mitra kritis pemerintah dalam memetakan masalah dan merancang intervensi berbasis data dan kearifan lokal.
“Anambas tidak kekurangan potensi, yang kita butuhkan adalah cara mengelola yang tepat dan berkelanjutan. Di situlah peran adik-adik mahasiswa menjadi penting,” ujar Aneng.
Diskusi kemudian berkembang interaktif. Para camat memaparkan anatomi wilayahnya masing-masing — dari fragmen persoalan klasik seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan di pulau-pulau kecil, hingga isu yang lebih struktural seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, stagnasi pengembangan potensi desa, dan kebutuhan akan inovasi sosial yang aplikatif.
Bagi mahasiswa KKN, konteks Jemaja menawarkan pelajaran yang tidak ditemukan di ruang kelas: bagaimana membangun kebijakan di wilayah dengan logistik yang mahal, konektivitas terbatas, namun memiliki modal sosial dan ekologis yang sangat kaya.
Di akhir pertemuan, Bupati Aneng berpesan agar mahasiswa tidak terjebak pada program seremonial. Ia meminta agar selama masa pengabdian, mahasiswa membangun komunikasi yang empatik dengan masyarakat, hidup bersama warga, dan melahirkan program yang memiliki daya ungkit dan keberlanjutan, bukan sekadar meninggalkan jejak kegiatan.
Pertemuan di Jemaja ini pada akhirnya menegaskan satu tesis penting: pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan seperti Anambas tidak bisa dikerjakan secara sentralistik. Ia membutuhkan orkestrasi — antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan di garda terdepan, dan kalangan akademisi sebagai mitra penyuplai pengetahuan.
Sinergi itulah yang sedang dirawat dari Jemaja.
