Polemik Pilkades Gunung Kijang Memanas, Ketua Panitia Enggan Beri Penjelasan

Kantor Desa Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, tempat Panitia Pilkades 2026 berkantor. Hingga berita ini ditayangkan, Ketua Panitia tak kunjung memberikan keterangan soal polemik hasil Pilkades. (Dok. PuanKepri.com)

TANJUNGPINANG – Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, hingga kini tak kunjung memberikan keterangan terkait polemik hasil Pilkades 2026.

Padahal, Redaksi PuanKepri.com telah mengirim Surat Permohonan Wawancara Nomor 031 / PuanKepri / XI / 2026, tertanggal 20 November 2026, dengan 6 pertanyaan inti. Surat itu sudah disampaikan melalui WhatsApp, lengkap dengan dokumentasi berita pembanding.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, surat tersebut tak berbalas dan pertanyaan yang diajukan belum dijawab.

Polemik ini mencuat setelah pemberitaan LiputanKepriNews.com tanggal 20 November 2026, yang menyebut Amruddin meraih 515 suara. Ketua DPC AKPERPSI Kabupaten Bintan, Martin D. C. ILJ, menyoroti polemik tersebut dan mendesak Kepala Dinas PMD Bintan, Firman, untuk terbuka memberikan informasi publik.

Disebut ada keberatan dari salah satu calon terkait suara tidak sah dan sosialisasi tata cara pencoblosan, yang kini diserahkan kepada kuasa hukumnya.

Dalam suratnya, PuanKepri.com meminta konfirmasi soal perolehan 515 suara, DPT, suara sah dan tidak sah per TPS, penyebab banyak suara tidak sah, sosialisasi pencoblosan, penetapan surat suara sah dan tidak sah, keberatan resmi calon atau kuasa hukumnya, hingga laporan ke PMD Bintan dan evaluasi penghitungan ulang.

Keenam pertanyaan itu belum mendapat penjelasan.

Sikap diam ini dinilai tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik. Hasil Pilkades bukan dokumen internal panitia. Ia menyangkut hak pilih warga, uang negara yang digunakan untuk penyelenggaraan, dan legitimasi kepala desa terpilih.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib memberikan informasi yang diminta masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers berhak memperoleh dan menyebarluaskan informasi untuk kepentingan publik.

PuanKepri.com menegaskan, belum adanya jawaban bukan berarti menutup ruang hak jawab. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi Ketua Panitia, Dinas PMD Bintan, maupun pihak calon, kapan pun bersedia memberikan keterangan. (Red)

Sumber: Surat Wawancara PuanKepri.com No. 031 / PuanKepri / XI / 2026, dan pemberitaan LiputanKepriNews.com, 20 November 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *