Tanjungpinang, PuanKepri.com – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang menyatakan siap memfasilitasi hak pilih warga binaan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, pada Pilkades Serentak 11 November 2026. Kesiapan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (PLH) Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Dedy, saat diwawancarai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Senin (9/11/2026) sore.
Menurut Dedy, pendataan terhadap warga binaan terus dilakukan dan berkoordinasi dengan panitia Pilkades Desa Gunung Kijang agar tidak ada hak pilih yang terlewat. Untuk data sementara, tercatat berkisar 15 orang warga binaan yang merupakan pemilih Desa Gunung Kijang dan akan menggunakan hak pilihnya dari dalam Lapas pada Pilkades Serentak 11 November 2026.
“Kami dari Lapas Kelas IIA Tanjungpinang siap memfasilitasi. Data sementara ada sekitar 15 orang warga binaan yang merupakan pemilih Desa Gunung Kijang yang akan mencoblos. Kami terus koordinasi dengan panitia agar pelaksanaan berjalan tertib dan sesuai aturan,” ujar Dedy, PLH Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.
Dedy menjelaskan, ke-15 warga binaan tersebut tetap tercatat sebagai pemilih Desa Gunung Kijang, namun karena sedang menjalani pembinaan di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, maka hak pilihnya difasilitasi untuk dicoblos di dalam Lapas sesuai prosedur yang berlaku.
Sementara itu, untuk desa-desa lain yang juga menggelar Pilkades Serentak, Dedy mengatakan hingga saat ini belum ada panitia yang mendatangi pihak Lapas. Hal tersebut, menurutnya, berkemungkinan karena warga binaan yang berasal dari desa-desa tersebut tidak ada yang masuk dalam DPT, atau memang belum ada koordinasi yang dilakukan oleh panitia desa bersangkutan.
“Untuk desa lain, sampai hari ini belum ada panitia yang datang ke Lapas. Kemungkinannya, warga binaannya memang tidak ada yang masuk dalam DPT, atau panitianya belum melakukan koordinasi ke kami,” kata Dedy.
Meski demikian, Dedy menegaskan pihaknya tetap terbuka dan siap memfasilitasi apabila ada panitia dari desa lain yang datang dan melakukan koordinasi. Selama warga binaan tersebut terdaftar dalam DPT desanya, Lapas akan memberikan layanan yang sama agar hak pilih mereka tetap terpenuhi.
“Ini adalah hak warga negara. Selama masih terdaftar sebagai pemilih, kami wajib memfasilitasi. Lapas bukan tempat untuk menghilangkan hak politik warga binaan,” tambah Dedy.
Dedy menegaskan, pelaksanaan pemungutan suara bagi warga binaan akan berjalan sesuai prosedur, dengan pengawasan dan pengamanan yang ketat, serta tetap menjunjung tinggi hak konstitusional warga binaan sebagai pemilih. (Red)
