TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad secara resmi melantik Misni, SKM., M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (27/4/2026). Prosesi pelantikan digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, dan menandai sebuah tonggak historis: untuk pertama kalinya, jabatan strategis Sekretaris Daerah diisi oleh figur perempuan.
Pelantikan Misni tidak sekadar mengisi kekosongan kursi eselon I yang telah lama vakum, tetapi juga merefleksikan pergeseran paradigma dalam birokrasi pemerintahan daerah. Kehadiran perempuan di puncak struktural eksekutif mempertegas komitmen inklusivitas dan meritokrasi yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa Sekdaprov memiliki peran sentral sebagai motor koordinasi lintas sektoral. “Sekretaris Daerah adalah dirigen yang menyatukan ritme seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Diperlukan kemampuan komunikasi yang presisi, kolaboratif, dan adaptif agar visi-misi pembangunan daerah dapat terakselerasi,” ujar Ansar.
Menanggapi amanat tersebut, Misni menyatakan kesiapannya mengemban tanggung jawab. “Sesuai arahan Gubernur, saya akan membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh OPD serta memperkuat sinergi dengan instansi vertikal dan horizontal.
Memastikan setiap program prioritas pemerintah daerah berjalan simultan, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya usai dilantik.
Nama Misni sejatinya bukan entitas asing di lanskap birokrasi Kepri. Kiprahnya saat memimpin Bappelitbang menunjukkan konsistensi dalam mendorong perencanaan pembangunan berbasis data dan kolaborasi multipihak.
Pengalaman itu dinilai menjadi modal penting untuk menavigasi kompleksitas tugas Sekdaprov, mulai dari koordinasi anggaran, reformasi birokrasi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Dengan dilantiknya Misni, struktur kepemimpinan Pemprov Kepri kian lengkap. Lebih dari itu, momentum ini membuka diskursus baru tentang peran perempuan dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat daerah. Representasi yang setara di level pengambil keputusan diharapkan mampu memperkaya perspektif pembangunan, terutama pada isu-isu sosial yang selama ini membutuhkan pendekatan lebih inklusif.
Langkah selanjutnya bagi Sekdaprov baru adalah konsolidasi internal dan pemetaan cepat program strategis. Tantangan fiskal, percepatan digitalisasi layanan publik, serta penguatan konektivitas antarpulau menjadi agenda yang menanti sentuhan koordinatif Misni. (Wid)
