Batam, Puankepri.com – Keluhan warga di pasar-pasar tradisional Kabupaten Karimun kian lantang terdengar. Harga beras, minyak goreng, dan gula melonjak tajam, sementara stok barang semakin sulit ditemukan. Dugaan permainan mafia perdagangan mencuat, menampilkan bagaimana kebutuhan dasar masyarakat dijadikan komoditas politik sekaligus sumber keuntungan gelap segelintir pihak.
Hasil penelusuran lapangan dan keterangan sejumlah pedagang mengungkap pola permainan tersebut. Pasokan dari luar daerah sengaja dipersulit, sementara distribusi melalui Batam yang bebas bea impor didorong tanpa batas. Sumber internal menyebut sejumlah oknum distributor dan pelaku usaha memanfaatkan status Batam untuk mengimpor bahan pokok, lalu mendikte harga di Karimun.
“Mereka mengatur barang masuk, menahan pasokan, lalu menjualnya dengan harga sesuka hati. Ini bukan lagi bisnis, tapi pengendalian pasar secara sistematis,” ujar salah satu pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Batam, yang seharusnya menjadi jalur alternatif pasokan, justru dimanfaatkan sebagai “pintu emas” untuk meraup keuntungan besar. Padahal, sumber bahan pokok dari wilayah terdekat di Kepri dan provinsi sekitar masih terbuka lebar.
“Kejahatan Kemanusiaan”
Ketua DPC Projo Karimun, Wisnu Hidayatullah, S.E., menegaskan bahwa praktik tersebut adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.
“Jika sembako sudah mahal dan langka akibat permainan mafia, ini sama saja membunuh masyarakat secara perlahan. Apalagi, perekonomian Karimun saat ini bergerak lambat, bahkan cenderung stagnan. Hutang Pemkab kepada kontraktor karena tunda bayar belum terselesaikan, pembayaran TPP ASN pun belum jelas. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat semakin terpuruk,” ujarnya.
isnu menegaskan, praktik culas di balik kelangkaan ini adalah masalah besar yang menjadi tanggung jawab langsung kepala daerah.
“Sistem mafia seperti ini jelas terstruktur, masif, dan sistematis. Pasti ada aktor yang mengendalikannya. Mereka harus dimusnahkan, bukan dibiarkan,” tegasnya.
Kongkalikong dengan Pejabat
Hasil investigasi juga mengarah pada dugaan kongkalikong antara mafia sembako dengan pejabat atau mantan pejabat yang masih memiliki pengaruh layaknya pejabat aktif. Skema ini memungkinkan pengaturan jalur distribusi, monopoli barang, dan penutupan akses bagi pedagang kecil ke pemasok alternatif.
Seorang sumber di pemerintahan mengakui,
“Ada permainan di level kebijakan. Beberapa keputusan distribusi dan impor tidak murni karena kebutuhan pasar, tapi untuk menguntungkan kelompok tertentu.”
Tim Percepatan yang Mandul
Sorotan publik turut mengarah pada Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Karimun yang baru saja mendapat SK dari pemerintah daerah. Secara formal, tim ini bertugas mempercepat program strategis, menggerakkan ekonomi, dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kebalikannya: harga melonjak, barang langka, dan keresahan masyarakat meningkat.
Bagi sebagian warga, tim ini justru dianggap sebagai stempel pembenaran kebijakan yang menguntungkan mafia.
“Daripada membuang anggaran untuk tim yang tidak efektif, lebih baik bubarkan saja. Situasi di lapangan membuktikan mereka tidak mampu menghadang permainan harga,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Seruan Tindakan Tegas
Aktivis dan tokoh masyarakat mendesak aparat penegak hukum segera membongkar jaringan mafia sembako di Karimun. Selain penindakan hukum, sanksi sosial dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk memberi efek jera.
“Jangan biarkan rakyat jadi korban. Jangan tunggu sampai perekonomian Karimun benar-benar mati. Bongkar dan adili mereka yang mempermainkan harga dan pasokan sembako,” tegas Wisnu yang aktif memantau pergerakan harga di pasar.
Sekretaris PROJO Karimun, Eggy Zullyan Wahyudi, menambahkan,
“Mafia sembako ini harus segera berhenti dan bertobat secara sungguh-sungguh, taubat nasuha. Sudah cukup rakyat menderita akibat kelicikan mereka. Pemerintah dan aparat jangan lengah, hentikan permainan kotor ini demi masa depan Karimun yang lebih baik.”
Kasus ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga persoalan moral, keadilan, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Jika dibiarkan, mafia sembako bukan hanya menguras dompet masyarakat, tetapi juga membunuh masa depan Karimun secara perlahan.
